TNI AU Kerahkan Korpasgat Jaga Bandara IMIP Morowali
JAKARTA (Ampuh.id) – Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Udara (AU), Marsekal Muda Palito Sitorus, mengatakan Pasukan Korpasgat TNI AU telah dikerahkan untuk memperketat penjagaan di bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, yang memerintahkan pengerahan pasukan untuk menjaga bandara yang sebelumnya tidak dapat diawasi pemerintah.
“Kita sudah menempatkan pasukan kita, Pasgat, di sana dan ke depan mungkin kita akan membuat pos untuk menjaga, sehingga area di Morowali itu bisa termonitor ke depannya,” kata Palito saat ditemui awak media di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (27/11/2025).
Ia menjelaskan, pengamanan tersebut dilakukan agar pemerintah dapat mencegah berbagai aktivitas ilegal yang berpotensi terjadi di dalam bandara.
Selain itu, TNI AU juga akan mengawasi seluruh pergerakan pesawat yang mendarat maupun lepas landas di Bandara IMIP.
Menurut Palito, hingga saat ini tidak ditemukan adanya aktivitas pesawat dari luar negeri di bandara tersebut.
“Jadi kami juga memantau bahwa pergerakan pesawat di sana memang belum ada yang dari luar negeri. Jadi memang dari internal saja,” ujarnya seperti dikabarkan Antara.
Meski tidak terdapat aktivitas penerbangan internasional, Palito memastikan TNI AU tetap memperkuat pengawasan di Bandara IMIP. Jika ditemukan aktivitas pesawat tidak berizin, ia menegaskan pihaknya akan menindak tegas.
“Tentu Angkatan Udara akan melakukan tindakan. Tapi selama ini di sana belum ada pergerakan pesawat asing,” tegasnya.
IMIP merupakan bandara swasta yang dibangun menggunakan dana hasil pengelolaan koperasi perusahaan. Bandara yang berada di kawasan industri Morowali tersebut digunakan untuk mobilitas pekerja IMIP serta distribusi logistik perusahaan.
ANTARA sebelumnya sempat melakukan perjalanan ke IMIP bersama rombongan Mabes TNI. Berdasarkan pantauan di lokasi, tidak terdapat unsur pemerintahan di area bandara, seperti petugas Bea Cukai maupun aparat keamanan dari kepolisian atau TNI.
TNI juga telah menggelar latihan gabungan militer di bandara tersebut pada 20 November 2025, mulai dari operasi force down atau penurunan paksa pesawat asing menggunakan pesawat tempur hingga operasi perebutan bandara oleh pasukan Korpasgat. Latihan itu digelar untuk mengasah kemampuan TNI dalam mencegah aksi penambangan ilegal yang kerap merugikan negara.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya menyampaikan bahwa terdapat banyak fenomena anomali di Indonesia yang dapat merugikan negara, terutama terkait pemanfaatan sumber daya alam. Salah satunya adalah pembangunan fasilitas transportasi tanpa melibatkan unsur pemerintah.
“TNI menggelar latihan terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Sjafrie.
Ia menegaskan tidak ada konsep “negara dalam negara” yang berlaku di Indonesia. Karena itu, ia memerintahkan jajaran TNI untuk memperketat pengawasan seluruh fasilitas transportasi guna mencegah aktivitas ilegal yang dapat merugikan negara. (*)