Mitigasi Bencana di Gunung Slamet, Tegal Dorong Integrasi Lintas Wilayah
SLAWI (Ampuh.id) – Pemerintah Kabupaten Tegal mendorong integrasi pengelolaan lereng Gunung Slamet secara lintas kabupaten sebagai strategi mitigasi bencana hidrometeorologi.
Ajakan tersebut disampaikan Bupati Tegal, Ischak Maulana Rohman, saat menerima kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI di Kota Tegal, baru-baru ini.
Menurut bupati, penguatan tata kelola kawasan hulu menjadi kebutuhan mendesak, terutama pascabanjir bandang di kawasan Taman Wisata Alam Guci Tegal, pada akhir Januari 2026. Peristiwa tersebut berdampak terhadap infrastruktur serta aktivitas perekonomian masyarakat, sehingga membutuhkan upaya penanganan risiko hidrometeorologi secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Pemerintah daerah telah melakukan langkah cepat, mulai dari penanganan darurat hingga normalisasi sungai. Namun, ketangguhan kawasan ini membutuhkan sinergi jangka panjang dengan pemerintah pusat,” tegasnya.
Ischak menekankan tiga agenda utama yang harus dilakukan, yakni integrasi pengelolaan lereng Gunung Slamet lintas kabupaten, dukungan terhadap usulan pembentukan taman nasional, serta penguatan sistem peringatan dini berbasis teknologi yang diiringi penataan ulang kawasan wisata, dengan mengutamakan aspek keselamatan pengunjung.
“Kami mendukung penuh pembentukan taman nasional sebagai langkah strategis untuk menjaga fungsi ekologis, mencegah alih fungsi lahan, serta memperkuat mitigasi bencana bagi wilayah penyangga seperti Guci,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa Titiek Soeharto menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam merumuskan strategi penanganan dan rehabilitasi.
“Kehadiran kami melalui kunjungan kerja ini sekaligus untuk menginisiasi diskusi bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan guna merumuskan strategi penanganan, rehabilitasi, serta penguatan mitigasi agar kejadian serupa dapat diminimalisasi di masa mendatang,” ujarnya.
Sebagai informasi, kegiatan yang melibatkan Perhutani dan BKSDA tersebut menghasilkan sejumlah catatan penting, antara lain pengelolaan Pancuran Tiga Belas, tata kelola sumber mata air panas, serta rencana reboisasi di kawasan Guci.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Tegal akan menawarkan skema kerja sama dengan BKSDA dalam pengelolaan air agar lebih tertata, tetap memenuhi kewajiban PNBP, serta mengakomodasi kepentingan masyarakat. Skema tersebut direncanakan melibatkan PDAM sebagai operator.
Selain itu, percepatan penyambungan pipa air panas di Guci menjadi prioritas pemerintah setempat, menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal ini merupakan bentuk dukungan terhadap kebutuhan pelaku usaha dan investor. (*)