Hindari Penyalahgunaan Wewenang, Komisi D DPRD Kota Semarang Siap Sidak Pelaksanaan PPDB
SEMARANG (Ampuh.id) – Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang Anang Budi Utomo mengatakan lembaganya siap untuk melakukan pemantaun terhadap proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2024.
“Sidang mendadak (sidak) itu akan dilakukan sejumlah anggota Komisi D pada saat kegiatan tersebut berlangsung,” kata Anang Budi Utomo, di Semarang, Selasa (19/6/2024).
Anggota legislatif dari Fraksi Golkar ini mengatakan pihaknya akan memenuhi tuntutan masyarakat terhadap transparansi PPDB di Kota Semarang. Sebagai wakil rakyat, DPRD akan diwujudkan apa yang menjadi permintaan dan perhatian masyarakat, agar proses PPDB tidak terdapat penyalahgunaan kewenangan.
Masalah transparansi, lanjut dia, selalu menjadi sorotan. Apalagi PPDB tahun 2024 ini ada aturan baru mengenai zonasi dan sistem penentuan nilai akhir. “Aturannya sudah semakin jelas, penentuan nilai akhirnya kriterianya semakin jelas baik jalur afirmasi jalur zonasi sudah tertera,” tegasnya.
Ia menambahkan, system PPDB dengan online menjadi salah satu bentuk transparansi , sehingga tidak bisa memanipulasi data dan nilai. “Akuntabilitas publik akan lebih bagus, call centre jika ada indikasi kecuragang, aduan, hingga keluhan saat PPDB berlangsung,”ucapnya.
Menurutnya, call centre Sapa Mbak Ita juga bisa menjadi pilihan tempat mengadu yang cepat ditangani. Bahkan langsung bisa dievaluasi bersama Dinas Pendidikan,”tuturnya.
Disinggung mengenai manipulasi Kartu Keluarga, dirinya menjabarkan akan melakukan sidak saat penyelenggaraan PPDB. Terutama untuk pengecekan keaslian administrasi dokumen KK.
“Intinya tidak boleh ada pihak-pihak yang melakukan kecurangan. Dari tingkat kota hingga satuan pendidikan sehingga mampu menjaga integritas mutu Pendidikan,”tambahnya. (*)