Optimalkan Penanganan Banjir, DPRD Kota Semarang Dorong Pemkot Libatkan Masyarakat
SEMARANG (Ampuh.id) – Pengananan masalah banjir di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah perlu ditingkatkan secara maksimal. Pasalnya, sejumlah wilayah di Kota Semarang hingga kini masih menjadi langganan banjir, setiap kali diguyur hujan yang intensitas tinggi.
Untuk mengurangi dan mengoptimalkan penanganan di sejumlah wilayah yang menjadi kantong-kantong banjir, DPRD Kota Semarang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk lebih efektif dalam menangani banjir banjir, termasuk di wilayah pesisir.
Anggota Komisi B DPRD Kota Semarang, Hanik Khoiru Solikah mengatakan permasalahan ekonomi masyarakat juga memicu lingkungan sekitar, sehingga membuat sejumlah saluran tersumbat karena tidak tersentuh oleh gerakan bersih-bersih warga sekitar. Dampaknya, penyumbatan saluran ini menimbulkan banjir saat terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi.
Untuk itu, Hanik meminta pemerintah lebih memfokuskan penanganan banjir pada daerah sering terdampak rob maupun banjir. Dengan penanganan yang serius, pihaknya optimistis masalah banjir yang selalu menjadi pekerjaan rumah Pemkot Semarang akan dikurangi.
“Khusus wilayah banjir dan rob yang belum tertangani, pemkot perlu terus memacu pengoptimalan penanganan banjir. Jika perlu, libatkan aparatur pemerintah dan masyarakat setempat agar masalah banjir segera teratasi,” kata Hanik di Semarang, baru-baru ini.
Berdasarkan data dari Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, menurut Hanik, kondisi makro penduduk Kota ATLAS, baik kondisi ekonomi, pertumbuhan, dan sebagainya mengalami kenaikan.
“Pertumbuhan ekonomi kita secara nasional cukup bagus, tapi apakah itu sudah cukup untuk menangani permasalahan berikutnya?,” tanya dia.
Walaupun angka kemiskinan dari tahun ke tahun di Kota Semarang ada penurunan, kata Hanik, namun harus ada penanganan khusus pada daerah yang masyarakatnya memiliki angka stunting tinggi, serta yang berada di wilayah banjir.
“Mereka bukan masyarakat miskin tapi lingkungannya sering banjir. Jadi mereka tidak bisa ikut berkembang. Masalah ekonomi sandang pangan papan tidak imbang, jadi mereka hanya tinggal di tempat yang ia tinggali dengan segala risiko. Ketika ada banjir itu terlihat, kita ada wilayah warganya yang miskin,” tuturnya. (*)