Kesbangpol Jateng Sebut HMI Miliki Peran Nyata dalam Menjaga Kondusivitas Wilayah
SEMARANG (Ampuh.id) – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Haerudin mengapresiasi peran nyata organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dalam menjaga kondusivitas wilayah, khususnya di Jateng.
Menurut Haerudin, sebagai mitra Kesbangpol dalam mewujudkan kondusivitas wilayah serta menyebarkan spirit kebangsaan kepada generasi muda, HMI mampu berperan aktif dalam mendukung kebijakan dalam memujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
“Kami mengucapkan kasih atas peran dan partisipasi HMI selama ini, HMI terbukti mampu membantu Kesbangpol dalam wewujudkan di wilayahnya masing-masing,” kata Haerudin di Semarng, baru-baru ini.
Dia berharap HMI di masa mendatang terus bisa bersinergi dan kolaborasi dengan Kesbangpol. Selain itu, Haerudin juga meminta HMI terus berjalan dengan tujuan tujuan muliannya, yakni ikut menciptakan iklim dan suasana Jawa Tengah yang aman, kondusif, dan damai.
“Ke depan diharapkan untuk terus bahu-membahu bersinergi mewujudkan Jawa Tengah yang lebih kondusif, maju, aman dan damai serta bersama-sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Jawa Tengah,” katanya.
Haerudin juga mengucapkan selamat diluncurkannya Yayasan Green Black Foundation sebagai wadah pengkaderan yang fokus pada pembangunan tata kelola organisasi berbasis entreprenurship dan digital.
“Selamat atas diluncurkannya Yayasan Green Black Foundation, harapannya bisa membuat organisasi HMI lebih mandiri dan mampu meningkatkan kekritisannya dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, sehingga fungsi check balance dari HMI bisa terwujudkan,” tandasnya.
Sementara Ketua Umum Badko HMI Jateng – DI Yogyakarta, Nur Kholis menyatakan komitmen HMI untuk selalu menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
“Bagi HMI menaati aturan-aturan terkait pelaksanaan demokrasi bukan hanya sekedar komitmen kebangsaan, namun harus dilakukan dengan tetap menjaga ama-amal yang menjurus pada tegaknya persatan dan kesatuan,” katanya.
Dia juga menyinggung soal demokrasi substantif yang dapat dibangun dengan komitmen kolektif untuk senantiasa taat pada konstitusi.
Menurutnya, demokrasi tidak bisa hanya dimaknai dalam proses Pemilu saja. Lebih dari itu, demokrasi merupakan nilai-nilai yang dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Hak rakyat, kepentingan rakyat dijadikan topik utama dalam setiap pengambilan kebijakan. Bukan sebaliknya, rakyat hanya dijadikan objek atas segala keputusan yang dimabil oleh pemerintah,” ungkap Kholis. (*)