Satupena Temanggung Usulkan Kyai Soebchi Pahlawan Nasional
TEMANGGUNG (Ampuh.id) – Perkumpulan Penulis Indonesia Satupena Kabupaten Temanggung Jawa Tengah mengusulkan agar Kyai Soebchi (Alm) diangkat menjadi pahlawan nasional. Usulan tersebut, berdasarkan catatan sejarah perjuangan bangsa di masa perang kemerdekaan (1947-1949), jasa Kyai Soebchi terhadap NKRI sangat besar. Ia telah menyepuh ribuan bambu runcing dan senjata para pejuang dari seluruh penjuru Tanah Air, yang akan maju ke medan pertempuran.
Usulan tersebut dikemukakan Ketua Satupena Kabupaten Temanggung Wiwik Hartati ketika melakukan audiensi pada kesempatan audiensi dengan pimpinan DPRD setempat, Jumat, 21 Februari 2025. Delegasi Satupena memohon dengan hormat kepada DPRD dan Pemkab Temanggung meneruskan usulan tersebut ke Pemerintah RI di Jakarta.
Pengarah Satupena Temanggung Roso Titi Sarkoro juga mendesak DPRD dan Pemkab Temanggung agar menata Kota Parakan sebagai kota cagar budaya dengan mempertahankan bangunan etnik yang masih sesuai dengan arstitektur aslinya. Diusulkan juga bangunan stasiun Parakan sebagai saksi bisu sejarah perjuangan bangsa, agar dipertahan sebagai salah satu cagar budaya, sekaligus dijadikan museum Bambu Runcing.
“Parakan agar dijadikan kota wisata budaya, untuk menambah destinasi wisata di Kabupaten Temanggung,” kata Roso,penggagas dan konseptor usulan tersebut.
Menurut catatan dari berbagai sumber yang dihimpun Satupena Temanggung, ujar Roso, Kyai Soebchi di masa perang kemerdekaan adalah Ketua Barisan Muslim Temanggung (BMT) yang beranggotakan tujuh kyai. BMT sendiri bermarkas di Masjid Kauman Parakan. Peranan BMT adalah memberikan doa piandel (menyepuh) senjata dan bambu runcing para pejuang kemerdekaan yang akan maju ke medan pertempuran. Ketikaa itu ribuan laskar pejuang kemerdekaan datang dari seluruh penjurtu tanah air, berduyun-duyun ke Masjid Kauman Parakan minta doa piandel kepada Kiyai Soebchi dan anggota BMT lainnya.
“Konon kabarnya Panglima Besar Jenderal Soedirman, sebelum menyerbu ke Pertempuran Palagan Ambarawa, juga menyempatkan singgah ke Parakan sowan Mbah Kiyai Soebchi,” kata Roso.
Kepada DPRD Temanggung, Roso mengaku tidak pernah lelah mengusulkan agar Temanggung, memiliki Taman Budaya. Sementara keberadaan Gedung Pemuda dan Sasana Budaya Bumiphala tidak sesuai dengan harapan seniman dan budayawan.
“Gedung Sasana Budaya Bumiphala di Maron, kurang representatif untuk pergelaran seni modern seperti teater, misalnya,” tandasnya.
Dikatakannya lingkungan sekitar Gedung Sasana Budaya Bumiphala Temanggung juga tercemar bau tak sedap yang berasal dari sejumlah armada pembuangan sampah. DPRD dimohon mengecek ke lokasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait, mencari solusinya untuk mengatasi pencemaran udara tersebut.
Wiwik Hartati pada kesempatan itu menyampaikan nasib guru wiyata bakti. Dalam menyampaikan paparan penderitaan guru wiyata bakti, yang nasibnya tidak pernah mendapat perhatian pemerintah, Wiwik menutup paparannya dengan pembacaan puisi bertajuk “Air Mata Guru Wiyata Bakti”.
Kedatangan delegasi Satupena Temanggung ke DPRD setempat itu ditemui oleh Ketua Komisi D Riyadi, Sekretaris Badrun Mustofa dan beberapa anggota. Ketua DPRD Yunianto dan para wakilnya tak ikut menemui para penulis tersebut.
Ketua Komisi D DPRD Temanggung Riyadi dan jajarannya menyatakan sangat mengapresiasi keberadaan Perkumpulan Penulis Satupena untuk menjadi motor penggerak literasi di wilayahnya. Tentang usulan, kritik, dan masukan Satupena Temanggung akan diteruskan kepada Ketua DPRD setempat untuk menjadi bahan pembahasan selanjutnya.
Ditemui secara terpisah Ketua Umum Satupena Jawa Tengah Gunoto Saparie menyatakan dukungannya kepada Satupena Temanggung atas usulan agar Kyai Soebchi ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tentu saja untuk hal tersebut dibutuhkan kajian, standar, dan prosedur tertentu. Pengangkatan seseorang menjadi pahlawan nasional memiliki syarat dan kriteria tertentu.
“Masyarakat bisa mengajukan usulan calon pahlawan nasional yang bersangkutan kepada bupati setempat. Bupati lalu mengajukan usulan calon pahlawan nasional yang bersangkutan kepada gubernur, melalui instansi sosial provinsi,” ujarnya. (*)