Pilkada Serentak 2024, Kepala Kesbangpol Jateng Minta Masyarakat Jangan Provokatif
SEMARANG (Ampuh.id) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang secara serentak diselenggarakan di 37 provinsi di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan sejumlah kabupaten/kota pun ikut serta dalam pesta demokrasi rakyat untuk memilih pemimpin pada lima tahun ke depan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Haerudin menyebut pemilihan kepada daerah (Pemilukada) sebagai sarana integrasi bangsa, sehingga masyarakat dituntut peran dan partisipasinya dalam menyalurkan aspirasinya.
Haerudin menyebut untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024, pihaknya terus berupaya mengantisipasi terjadinya kerawanan yang terjadi akibat riak-riak yang ditimbulkan dalam proses suksesi kepemimpinan di daerah. Untuk itu, pihaknya akan melibatkan semua elemen masyarakat untuk menjaga kondusivitas wilayah dengan tidak melakukan hal-hal yang sifatnya provokatif.
“Suksesnya Pemilukada bukan hanya dari penyelanggara, peserta, maupun pemerintah, dan aparat penegak hukum. Tapi juga masyarakat melalui hak pilihnya,” katanya, di Semarang, Senin (6/5/2024).
Kepala Kesbangpol meminta sebelum pemilukada diselenggarakan, pemerintah setempat aparat penegak hukum beserta tokoh agama dan masyarakat, perlu mendeklarasikan Pemilukada Damai. Dengan deklarasi damai ini diharapkan kondisi keamanan wilayah senantiasa terjaga, baik sebelum, saat dan sesudah pelaksanaan Pemilukada.
Haerudin menyebut salah satu indikator suksesnya Pemilukada adalah pada tingkat partisipasi. Dia berharap partisipasi pemilukada bisa menyamaikan partisipasi Pemilu 2024, yakni sebesar 80 persen.
“Saya imbau masyarakat untuk tidak golput (golongan putih) atau tidak menggunakan hak pilihnya. Gunakan hak pilih yang telah diberikan dan diamanatkan Undang-undang,” pesannya.
Haerudin juga mengajak ormas, masyarakat dan pengguna medsos agar memberikan narasi-narasi yang menyejukkan, tidak provokatif seputar pelaksana Pilkada Serentak. Masalahnya, pemilukada damai menjadi harapan dan dambaan masyarakat, sehingga keuntungan bangsa tetap terjaga. (*)