2026, Ahmad Luthfi Targatkan Produksi Padi di Jateng Capai 9 Juta Ton
SEMARANG (Santrindalan.id) – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengajak bupati dan walikota di wilayahnya untuk menyukseskan kebijakan program swasembada pangan pada 2026. Salah satu upayanya adalah mewujudkan produksi padi sebanyak 9 juta ton pada tahun tersebut.
Hal itu disampaikan Luthfi saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (26/5/2025).
Pada komoditas lain, Luthfi juga menarget produksi jagung pada 2026 mencapai 3,4 juta ton. Kemudian kedelai pada kisaran angka 78 ribu ton. Pihaknya juga memasang target peningkatan produksi pada bidang peternakan, baik daging, susu, dan telur. Begitupun juga dengan perikanan budidaya.
Oleh kerenanya, dia mengajak para bupati dan walikota bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Jateng untuk menyamakan nafas. Sehingga Jateng tetap mampu meneguhkan provinsi sebagai lumbung pangan nasional.
Melalui final musrenbang tersebut, Luthfi menekankan kepada seluruh kepala daerah bahwa untuk menjadikan negara berdaulat, maka dimulai dari ketahanan pangannya.
Dikatakan dia, profil jatidiri ekonomi Jateng yakni pada sektor pertanian, perdagangan, industri, dan pariwisata. Untuk itu, dia meminta pemerintah daerah bisa menyelaraskan program provinsi dan nasional dalam satu tarikan nafas. Ditambah dengan penyesuaian kearifan lokal pada masing-masing daerah.
“Ini landasan pijakan kita dalam rangka melakukan kegiatan di seluruh wilayah,” ucap dia.
Ketua DPRD Jateng, Sumanto menambahkan, pihaknya memberikan saran agar adanya keberlanjutan pembangunan dari periode sebelumnya. Selain itu, penyesuaian tantangan baru termasuk perubahan iklim, krisis pangan, dan digitalisaai layanan. Ia juga mendorong pemerataan hasil pembangunan, agar tidak terajadi ketimpangan antar wilayah.
Untuk mencapai itu, Sumanto berharap Pemprov Jateng mampu melakukan percepatan pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan stunting. Kemudian, reformasi pendidikan dan kesehatan berbasis mutu, serta penguatan ketahanan pangan dan energi berbasis kearifan lokal. (*)