Tunggakan Pajak Kendaraan Karanganyar Tembus Rp 36 Miliar

KARANGANYAR (Ampuh.id) – Tunggakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Karanganyar mencapai sekitar Rp 36 miliar. Untuk mengoptimalkan potensi penerimaan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar mulai menggerakkan aparatur pemerintahan hingga tingkat desa guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

Berdasarkan data Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar, tunggakan opsen PKB dari tahun sebelumnya mencapai sekitar Rp 22 miliar. Sementara itu, tunggakan pada tahun berjalan tercatat sekitar Rp 14 miliar. Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi Pajak Daerah yang digelar di Caffe & Resto Kebon Dalem, Kecamatan Tasikmadu, Selasa (10/11/2026).

Bupati Karanganyar Rober Christanto meminta seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), camat, hingga kepala desa, ikut menggerakkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Rober menegaskan upaya meningkatkan kepatuhan pajak harus dimulai dari lingkungan pemerintahan. ASN diminta memberikan contoh dengan memastikan seluruh kewajiban perpajakannya terpenuhi, terutama pajak kendaraan bermotor.

“Kita mengingatkan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Caranya tetap smooth, tetap humanis. Semangatnya seluruh masyarakat diajak untuk memiliki kesadaran membayar pajak,” ujar Rober seusai rapat koordinasi.

Menurut dia, pemerintah tidak cukup hanya mengajak masyarakat taat pajak. Keteladanan aparatur pemerintahan juga penting agar imbauan tersebut dapat diterima dan diikuti masyarakat.

Pemkab Karanganyar akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mendata kepatuhan pajak kendaraan milik ASN. Pendataan tersebut diharapkan dapat diintegrasikan melalui aplikasi Tulodho sebagai bagian dari program keteladanan aparatur.

“Kalau kita mengajak, ya harus kita awali dari kita sendiri. Nanti kami bekerja sama dengan BKPSDM untuk mendata seluruh ASN kita,” katanya.

Selain ASN, Rober meminta para camat lebih aktif menggerakkan pemerintah desa di wilayah masing-masing. Tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan juga akan dilibatkan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak.

Dia menyebut pendekatan yang digunakan mengedepankan semangat sesarengan atau gotong royong. Sosialisasi dan pengingat kepada wajib pajak dilakukan secara persuasif dan humanis, bukan semata-mata melalui penagihan.

“Pak camat harus bisa hadir di tengah masyarakat. Ormas dan tokoh-tokoh masyarakat juga kita ajak. Semangatnya sesarengan, bareng-bareng untuk menjadikan pembangunan Kabupaten Karanganyar berjalan lancar,” imbuhnya.

Realisasi Pajak Daerah Capai Rp 317 Miliar

Kepala BKD Karanganyar Pujiyanto menjelaskan realisasi pajak daerah hingga 9 November 2026 telah mencapai sekitar 97% dari target. Dari target berdasarkan Perubahan APBD 2026 sebesar lebih dari Rp 325 miliar, penerimaan pajak daerah telah mencapai sekitar Rp 317 miliar.

Meski demikian, capaian tersebut belum merata pada seluruh jenis pajak. Opsen PKB menjadi salah satu sektor dengan realisasi terendah, yakni baru 84,9% dari target tahun ini sebesar Rp 76 miliar.

Menurut Pujiyanto, besarnya tunggakan PKB merupakan potensi penerimaan yang perlu dioptimalkan. Karena itu, BKD meminta dukungan camat, kepala desa, hingga administrator desa untuk membantu mendata kendaraan bermotor yang belum memenuhi kewajiban pajaknya.

Sebelumnya, BKD telah menyosialisasikan penggunaan aplikasi Mobile Sengkuyung berbasis kuis kepada administrator desa. Aplikasi tersebut diharapkan membantu pendataan kendaraan bermotor yang menunggak pajak sehingga pemerintah memiliki basis data untuk mendukung optimalisasi penerimaan opsen PKB.

“Harapannya nanti dengan penekanan dari Pak Camat, kepala desa, dan admin desa, tunggakan itu sedikit demi sedikit bisa berkurang,” jelasnya.

Pujiyanto menyebut apabila minimal 20% dari potensi tunggakan sekitar Rp 36 miliar dapat direalisasikan, tambahan penerimaan yang diperoleh mencapai sekitar Rp 7,2 miliar. Tambahan tersebut dinilai dapat membantu menutup kekurangan target penerimaan opsen PKB.

Di sisi lain, sejumlah jenis pajak daerah telah melampaui target. Di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik, serta PBJT makanan dan minuman. (*)

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *