Permintaan Masyarakat Meningkat, Pemprov Jateng Gelar Kembali Program Mudik Gratis

SEMARANG (Ampuh.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali akan menggelar program Mudik Gratis 2025, seiring dengan peningkatan permintaan masyarakat terhadap program tersebut.

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno pun berharap peserta mudik gratis dapat bertambah pada tahun 2025 ini. Harapan itu disampaikan Sekda Sumarno saat Rapat Koordinasi Lanjutan Persiapan Mudik Gratis dan Balik Rantau Gratis, di Gradhika Bhakti Praja, Kamis (9/1/2025).

Dalam rapat itu, ada beberapa poin yang disampaikan, di antaranya mengenai jumlah kendaraan untuk mengakomodasi kepesertaan masyarakat, harus terpenuhi dahulu.

“Perlu kontribusi dari berbagai pihak. Kami komunikasikan ke teman-teman dunia usaha, untuk menambah kapasitas (armada bus),” ucap Sumarno.

Tak hanya pemenuhan kuota armada, dia menginginkan kepesertaan masyarakat juga seimbang dengan jumlah kursi yang disediakan.

Sumarno mengakukan telah menerima banyak masukan dari masyarakat, terkait lokasi titik kumpul saat balik rantau dari Jawa Tengah ke Ibu Kota.

“Titik kumpul untuk balik rantaunya menyebar di Jawa Tengah. Mungkin mereka (masyarakat) merasa (lokasi) terlalu jauh. Nah ini yang perlu diklaster, untuk mendekatkan titik kumpulnya,” ucapnya.

Ditambahkan, dengan adanya klaster, diharapkan masyarakat tak harus menempuh jarak terlalu jauh, sehingga bisa menekan pengeluaran biaya transportasi menuju titik kumpul.

Untuk diketahui, kuota program Mudik Gratis yang diselenggarakan Pemprov Jateng pada 2024 ditujukan untuk pekerja sektor informal. Jumlahnya mencapai kuota sebanyak 11.400 kursi bus dan 1.088 kursi kereta api.

Program Mudik Gratis Pemprov Jateng juga diiringi instansi pemerintah lainnya, salah satunya dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan yang cukup menjadi primadona adalah mudik motor gratis via kapal PT Pelni, dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Sumarno juga menyarankan agar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) bisa berkomunikasi lebih awal dengan Kemenhub, agar lebih memaksimalkan kepesertaan masyarakat.

Setelah komunikasi lintas instansi berjalan, kata dia, sosialisasi kepada masyarakat juga bisa dilakukan lebih awal, agar kapasitas penumpang bisa optimal. “Sehingga kita bisa fasilitasi masyarakat untuk pulang ke Jawa Tengah,” tandas Sumarno. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *