Atase Pertanian RI untuk Uni Eropa: FORC3S Bisa Berperan pada Proyek MBG
SEMARANG (Ampuh.id) – Masing-masing kampus harus menyamakan persepsi dan visi terkait sistem pangan di Indonesia. Oleh sebab itu, ada ruang komtemplasi untuk melihat sejauh mana muatan sistem pangan pada kurikulum tiap-tiap kampus. Kampus dengan segenap kurikulum dan sivitas akademika harus in line dengan program-program pemerintah terkait system pangan nasional.
Hal itu diungkapkan Atase Pertanian Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa, Winarti Halim PhD seusai pelaksanaan International Conference, 14th Biennial International Conference on Food Simulation Ghent, Belgium di KU Leuven – Campus Ghent, yang berakhir 17 April 2026.
”Bagaimanapun funding (sumber pembiayaan) masih banyak bergantung pada pemerintah, sehingga kampus harus luwes mengikuti bagaimana pemerintah membangun system pangan yang sedang berjalan,” katanya sambil menambahkan, jika pemerintah punya visi baru, maka kampus harus support sesuai sisi keahlian yang dimiliki.
Winarti berharap, program pemerintah pada sistem pangan yang saat ini tengah berjalan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi program yang tidak hanya bermanfaat internal namun didorong menjadi proyek pemerintah yang lebih besar dan bermanfaat yang lebih luas dan menjadi basis knowledge (pengetahuan), saat pemerintah mengambil kebijakan (policy making) atau evaluasi-evaluasi kebijakan yang sedang berjalan.
Menurutnya, aspek terkait justru yang lebih banyak dibutuhkan di Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, mahasiswa juga perlu dibekali penegtahuan-penegtahuan terkait penilaian risiko pangan yang empat langkah—identifikasi bahaya, karakterisasi bahaya, penilaian paparan, dan karakterisasi risiko—yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi bahaya biologis, kimia, atau fisik dalam makanan untuk mencegah penyakit bawaan makanan.
Proses ini menjadi dasar bagi sistem HACCP dan peraturan keamanan pangan, yang berfokus pada kemungkinan dan tingkat keparahan bahaya untuk memastikan keamanan konsumen.
”Sehingga mahasiswa juga tahu bilamana diajak bicara terkait dengan perjanjian Sanitasi dan Fitosanitasi WTO menetapkan aturan internasional untuk standar keamanan pangan, kesehatan hewan, dan tumbuhan dalam perdagangan. Oleh sebab itu, sangat tepat program lanjutan dari FIND4S yakni FORC3S (Food Research for Safety, Security, and Sustainability),” ungkapnya.
Terkait dengan program MBG pemerintah, katanya, kampus atau masyarakat harus support kebijakan presiden tersebut.
”Pertanyaannya, apakah MBG akan menjadi proyek yang too big to fail. Ini proyek yang besar, sudah banyak yang menjadi korban, maka harus berjalan terus jangan sampai menjadi to fail (gagal),” ujarnya.
Oleh sebab itu, lanjutnya, baik proyek FIND4S atau FORC3S harus berperan pada sisi yang mana. Tugas dari pengelola program harus bisa menunjukkan kepada pihak pengambil kebijakan MBG pada bagian yang harus dibenahi, bagian yang bisa dikerjasamakan.
”Jangan sampai hanya kritik di luar, tetapi juga kritik di dalam, dan terlibat langsung pada program. Kita sepakat bahwa kampus-kampus harus mengomunikasikan kepada pemerintah dan berperan aktif dalam sistem pangan di Indonesia,” tuturnya.
Jawa Tengah itu, katanya, the top three dalam program MBG. Pada sisi lain masih banyak masalah pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai dapur umum pusat untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi gratis (MBG) bagi siswa sekolah, ibu hamil, dan balita.
”Memperluas kolaborasi, kerjasamanya, sebab yang awalnya proyek FIND4S sebatas dengan kampus, maka pada proyek FORC3S diharapkan melibatkan pemerintah dan hal itu sudah kita bicarakan intensif dengan konsorsium usai pemaparan program masing-masing kampus. Jika pada FIND4S core kegiatan itu pada pembangunan kapasitas, maka pada proyek selanjutnya, pembangunan kapasitas di luar kampus, yang arahnya bisa pada kapasitas SPPG, dan pelaku usaha (UMKM),” tandasnya. (*)