Pemalang Perkuat Pencegahan Perundungan di Sekolah

PEMALANG (Ampuh.id) – Pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan Kabupaten Pemalang diperluas dengan melibatkan satuan pendidikan, di bawah kewenangan pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Agama, hingga perguruan tinggi. Komitmen lintas instansi tersebut diwujudkan melalui deklarasi dan penandatanganan pakta integritas pencegahan perundungan di Gedung Sasana Bakti Praja, Rabu (4/11/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang Nurkholes mengatakan, dunia pendidikan memiliki peran vital dalam pembangunan bangsa sehingga lingkungan sekolah harus terbebas dari segala bentuk perundungan.

“Beberapa minggu lalu, kita sudah mengumpulkan kepala sekolah TK, PAUD, SD, dan SMP dalam rangka membangun sekolah yang aman dan nyaman. Kami menginginkan seluruh jajaran di tingkat SMA juga bersama-sama membangun pakta integritas untuk mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman di Pemalang,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Bagus Sutopo menegaskan, deklarasi dan pakta integritas harus ditindaklanjuti melalui program nyata serta evaluasi berkala.

Kabupaten Pemalang, menurutnya, telah memiliki Kelompok Kerja (Pokja) Sekolah Aman dan Nyaman yang melibatkan Dinas Pendidikan dan organisasi perangkat daerah terkait.

“Pemerintah daerah beserta jajaran dan seluruh satuan pendidikan merupakan satu kesatuan. Kita hidup dan berkegiatan di Pemalang, serta bersama-sama mendidik kader-kader terbaik bangsa dari Kabupaten Pemalang,” ungkapnya.

Dari sisi perlindungan peserta didik, Kabag Ren Polres Pemalang Kompol Imam Khanafi menjelaskan, lingkungan pendidikan yang aman tidak hanya berarti bebas dari ancaman fisik, tetapi juga melindungi peserta didik dari gangguan psikologis. Budaya saling menjaga, mengingatkan, disiplin, dan empati perlu dibangun di lingkungan pendidikan.

Imam juga menyampaikan sejumlah landasan hukum terkait upaya tersebut, antara lain Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Deklarasi dan penandatanganan pakta integritas diikuti 14 kepala SMA negeri, 12 kepala SMA swasta, empat kepala SMK negeri, 49 kepala SMK swasta, satu kepala MAN, 18 kepala MA swasta, serta perwakilan tiga perguruan tinggi di Kabupaten Pemalang. (*)

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *