Purbalingga Raih Terbaik I Nasional Pencegahan Kecurangan JKN
JAKARTA (Ampuh.id) – Kabupaten Purbalingga meraih predikat Terbaik I Nasional dalam kategori Pencegahan Kecurangan (PK) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tingkat kabupaten/kota tahun 2026. Penghargaan tersebut merupakan apresiasi Pemerintah Pusat terhadap komitmen daerah dalam menjaga tata kelola program JKN yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Purbalingga unggul dari Kota Medan yang menempati Terbaik II dan Kabupaten Banyumas sebagai Terbaik III. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar kepada Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif, pada acara 2nd Indonesian Healthcare Anti-Fraud Forum (Inahaff) Conference 2026, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyebut penghargaan tersebut sebagai amanah untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Menurutnya, dana JKN merupakan wujud gotong royong yang harus dikelola secara bertanggung jawab, agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
“Kami berharap komitmen pencegahan kecurangan ini terus tumbuh, tidak hanya sebagai upaya menjaga tata kelola, tetapi juga sebagai bagian dari menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan dan hak masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya membangun ekosistem antikecurangan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Langkah tersebut diperlukan agar dana JKN benar-benar dimanfaatkan oleh pihak yang berhak.
“Ini bagian dari upaya kita untuk menjaga agar BPJS Kesehatan ini terus tumbuh, sustain, dan betul-betul setiap rupiah yang diberikan oleh para peserta dan pemerintah, menjadi terselamatkan dan sampai kepada yang berhak,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito menyampaikan, cakupan JKN telah mencapai 98,32 persen atau 285,2 juta penduduk Indonesia. Besarnya cakupan tersebut membutuhkan penguatan tata kelola, pengawasan, dan pengendalian kecurangan agar pelayanan tetap bermutu dan akuntabel.
Lebih lanjut, upaya pencegahan, deteksi, dan penanganan kecurangan secara nasional telah menyelamatkan biaya pelayanan kesehatan dari inefisiensi dan kecurangan sebesar Rp 1,44 triliun pada 2023. Nilainya meningkat menjadi Rp 6,69 triliun pada 2024, dan mencapai Rp 6,52 triliun pada 2025.
Sebagai informasi, pencegahan kecurangan atau fraud dalam program JKN mencakup upaya mengantisipasi manipulasi diagnosis, penggelembungan tagihan, klaim palsu, hingga penyalahgunaan identitas. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian finansial, sekaligus mengganggu mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan.
Selain kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN tingkat kabupaten/kota, penghargaan Inahaff 2026 juga diberikan dalam sejumlah kategori lainnya, meliput Tokoh Inspiratif Antikecurangan Terbaik, Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Provinsi Terbaik, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Komitmen Antikecurangan Terbaik, Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Antikecurangan Terbaik. (*)


