Satpol PP Rembang Tertibkan PKL dan Pedagang Kopi yang Tempati Bahu Jalan
REMBANG (Ampuh.id) – Untuk menjaga ketertiban umum, keselamatan pengguna jalan, serta menciptakan tata ruang kota yang lebih tertata, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rembang melakukan pembinaan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL), serta pelaku usaha coffee street yang menggunakan trotoar dan bahu jalan, Jumat malam (6/11/2026). Penertiban dilakukan di sejumlah ruas jalan, meliputi Jalan Kartini, Sutomo, dan HOS Cokroaminoto.
Kasi Penindakan Satpol PP Kabupaten Rembang, Karnen mengatakan, penertiban dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan monitoring bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait, di antaranya Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Dinas Perhubungan.
“Keberadaan PKL dan coffee street saat ini semakin marak dan kurang tertata. Hal tersebut sudah menjadi catatan kami untuk ditindaklanjuti, terlebih ada perhatian dari Pemkab Rembang serta aduan masyarakat melalui kanal pengaduan milik pemerintah kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” jelasnya.
Disampaikan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penggunaan trotoar dan bahu jalan untuk aktivitas usaha. Selain mengganggu fungsi fasilitas umum, kondisi tersebut juga berpotensi membahayakan keselamatan pengendara.
“Permasalahannya, mereka menempati trotoar dan bahu jalan yang seharusnya tidak diperbolehkan. Bahkan, ada tempat usaha PKL maupun usaha kopi yang menggunakan ruang terlalu lebar hingga melewati batas, sehingga mengganggu ketertiban umum,” ungkapnya.
Dia menegaskan, langkah penertiban tersebut bukan untuk melarang masyarakat menjalankan aktivitas perdagangan. Namun, para pelaku usaha diminta tetap mematuhi aturan dan menggunakan tempat usaha sesuai ketentuan.
“Kami tidak melarang masyarakat berjualan, hanya meminta mereka mematuhi aturan yang ada. Ada Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, kemudian Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang PKL, serta ketentuan dari Dinas Perhubungan terkait lalu lintas. Semua harus dipatuhi,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, lanjutnya, petugas terlebih dahulu memberikan sosialisasi, surat imbauan, dan surat pernyataan kepada para pelaku usaha. Mereka juga diminta segera menyesuaikan penggunaan tempat usaha, agar lebih tertata dan tidak memanfaatkan fasilitas umum yang dilarang.
“Alhamdulillah, para pedagang bisa menerima. Kami memberikan sosialisasi sekaligus meminta mereka mengondisikan dan menertibkan pelanggaran yang ada,” tambahnya.
Melalui pembinaan dan penertiban tersebut, pihaknya berharap, aktivitas PKL dan coffee street di Kabupaten Rembang tetap dapat berjalan tanpa mengganggu ketertiban umum, keselamatan pengguna jalan, maupun hak masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas publik. (*)