Awasi Pembangunan, Sekda Sumarno Minta Masyarakat Pahami Arah Kebijakan Pemerintah
SEMARANG (Ampuh.id) – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mendorong kepada masyarakatnya agar melek terhadap literasi kebijakan publik.
Dengan begitu, masyarakat mampu memahami arah kebijakan pemerintah, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan mengawasi pelaksanaannya.
“Ini menjadi sesuatu yang sangat penting, masyarakat harus paham,” ujar Sumarno disela acara kegiatan Roadshow Komunikasi dan Edukasi Bank Indonesia (Rekomendasi), di Hotel Padma Semarang, Kamis, 23 Oktober 2025.
Sumarno mengatakan, menjadi tantangan pemerintah dalam menerapkan strategi komunikasi, agar setiap bahasa kebijakan publik mudah dicerna masyarakat.
Sekda mencontohkan, kegiatan edukasi literasi keuangan yang sering dilakukan oleh Bank Indonesia, membantu masyarakat untuk memahami kebiijakan publik mengenai bahasa fiskal dan moneter.
Setiap kebijakan, lanjut Sumarno, akan berdampak kepada masyarakat. Artinya penting bagi masyarakat untuk bisa mencerna, sehingga bisa menyikapinya.
Salah satu isu penting saat ini, imbuhnya, adalah kebijakan suku bunga acuan atau BI Rate pada level 4,75%. Masyarakat, khususnya pelaku UMKM, harus tahu maknanya. Apalagi, ketika dia akan mengakses kredit.
“BI Rate ini harus dipahami masyarakat, karena dampak ekonominya luar biasa. Jadi pelaku UMKM juga harus bisa menyikapi itu, bagaimana saat suku bunga tinggi atau suku bunga rendah,” ucap dia.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng, Rahmat Dwisaputra mengatakan, melalui kegiatan tersebut, diharapkan mampu menyelaraskan kebijakan lintas level, baik pusat maupun daerah, penguatan literasi sistem pembayaran dan digitalisasi, dan perlindungan konsumen.
Rangkaian kegiatan ini diikuti 500 peserta dari kalangan pelajar tingkat SMA, mahasiswa, akademisi dan civitas universitas, pelaku UMKM, komunitas anak muda, dan masyarakat umum. Selain itu, diikuti stakeholder dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Dengan komposisi tersebut, diharapkan dapat memperkuat efektivitas literasi kebijakan, serta keterlibatan lintas kelompok Masyarakat. (*)