Populasi Sapi Capai 100 Ribu Ekor, Pemkab Rembang Upayakan Hilirisasi Peternakan melalui Pembangunan RPH
REMBANG (Ampuh.id) – Sektor peternakan sapi di Kabupaten Rembang terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga pertengahan 2026, populasi sapi di daerah ini diperkirakan mencapai sekitar 100 ribu ekor.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan) Kabupaten Rembang, Agus Iwan Haswanto menyampaikan, program inseminasi buatan (IB) menjadi salah satu strategi utama, dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas ternak sapi. Dari sekitar 60 ribu dosis IB yang diberikan kepada peternak, setiap tahunnya lahir sekitar 30 ribu pedet hasil bibit unggul.
“Total inseminasi buatan sekitar 60 ribu dosis dan setiap tahun lahir sekitar 30 ribu pedet hasil bibit unggul,” ujar Agus, pada Sarasehan Petani Tembakau dan Serah Terima Alsintan, di halaman Kantor Dintanpan setempat, Selasa (7/7/2026).
Disampaikan, kualitas bibit sapi yang dihasilkan peternak Rembang cukup baik dan memiliki daya saing tinggi. Bahkan, bibit sapi dari Rembang banyak diminati oleh daerah lain, sehingga menjadi salah satu potensi unggulan sektor peternakan daerah.
“Ini sebenarnya potensi yang sangat besar bagi Rembang, karena kita menghasilkan bibit-bibit unggul. Namun sebagian besar justru berkembang di luar daerah,” katanya.
Selain peningkatan populasi, pihaknya juga terus memperkuat upaya menjaga kesehatan ternak. Salah satunya melalui program vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK), yang dilakukan secara intensif di berbagai wilayah.
“Vaksinasi PMK kita termasuk yang tertinggi di Jawa Tengah. Insyaallah kondisi ternak di Rembang aman dari PMK,” ungkap Agus.
Meski demikian, lanjutnya, pengembangan sektor peternakan masih menghadapi tantangan pada aspek hilirisasi. Pasalnya, saat ini Kabupaten Rembang belum memiliki rumah potong hewan (RPH) yang representative, serta fasilitas rantai dingin (cold chain) yang memadai, untuk mendukung distribusi produk daging secara lebih luas.
“Kendalanya kita belum memiliki RPH yang representatif dan rantai dingin yang layak sehingga belum bisa mengirim produk daging ke luar daerah secara optimal,” terangnya.
Terkait bantuan alsintan, sebanyak empat unit combine harvester yang bersumber dari APBN, diserahkan kepada kelompok tani di Kabupaten Rembang.
Agus menuturkan, pihaknya mencatat bantuan dari APBD Kabupaten Rembang, meliputi 56 unit kultivator, 27 kendaraan roda tiga, 24 unit perajang tembakau, enam unit pompa air, tujuh unit combine harvester, satu unit traktor roda empat, 83 unit traktor roda dua, dan 24 unit traktor roda dua rotari.
Sementara dari pemerintah pusat, Kabupaten Rembang juga memperoleh tambahan bantuan, berupa 200 unit pompa air, serta sejumlah alsintan lainnya yang akan segera didistribusikan kepada kelompok tani.
“Alhamdulillah, kami juga mendapatkan tambahan bantuan dari APBN berupa 200 unit pompa air dan beberapa alat lainnya yang akan diserahkan kepada kelompok tani,” katanya.
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo mengingatkan, agar seluruh bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan petani. Alsintan merupakan aset negara yang harus digunakan secara optimal, demi meningkatkan produktivitas pertanian, bukan untuk kepentingan pribadi.
Menurutnya, kelompok tani hanya berfungsi sebagai penerima bantuan. Manfaat alat tersebut harus dapat dirasakan seluruh anggota kelompok, maupun petani di wilayah sekitarnya.
Firman juga meminta, agar alsintan tidak dipindahtangankan ataupun dimanfaatkan untuk kepentingan di luar Kabupaten Rembang. Apabila ditemukan penyalahgunaan, ia meminta pihak Dintanpan segera melaporkannya, agar bantuan dapat dialihkan kepada kelompok lain yang lebih membutuhkan.
“Kalau sampai itu terjadi, laporkan kepada kami. Akan kami tarik kembali dan kami alihkan kepada yang lain yang betul-betul untuk kepentingan Kabupaten Rembang. Kami berjuang memperjuangkan ini untuk masyarakat petani di Rembang, bukan untuk petani daerah lain dan bukan untuk para pengepul atau orang-orang kaya,” tegasnya.
Menanggapi tentang RPH, Firman mendorong Pemkab Rembang segera mengajukan proposal pembangunan RPH, melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurutnya, peluang penganggaran pembangunan RPH pada 2027 terbuka lebar. Pemerintah pusat siap memberikan dukungan, sepanjang usulan dari daerah diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Firman menilai, keberadaan RPH yang representatif akan menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan industri peternakan sapi di Kabupaten Rembang. Selain mendukung pemotongan hewan yang memenuhi standar, fasilitas tersebut juga dapat memperkuat hilirisasi produk peternakan dan membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi peternak lokal.
Sementara itu, Bupati Rembang Harno menyampaikan apresiasi, atas dukungan pemerintah pusat, khususnya melalui Komisi IV DPR RI, yang telah memperjuangkan berbagai program pembangunan pertanian bagi Kabupaten Rembang.
Dia menilai, bantuan yang diterima merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan aspirasi masyarakat yang terus diperjuangkan.
“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Firman Subagyo yang telah membantu menyampaikan aspirasi masyarakat Rembang ke Kementerian Pertanian. Alhamdulillah perjuangan tersebut bisa terealisasi, sehingga berbagai bantuan pertanian dapat diterima masyarakat,” ujar Harno.
Menurut Harno, bantuan tersebut datang pada waktu yang tepat, karena sejumlah komoditas pertanian, termasuk tembakau, saat ini mulai memasuki masa budidaya, sehingga membutuhkan dukungan sarana produksi yang memadai.
Ia berpesan kepada para penerima bantuan agar menjaga dan merawat seluruh alsintan sehingga umur pakainya lebih panjang dan manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu lama.
“Tolong dirawat dengan baik. Perawatan itu penting karena kalau tidak dirawat, alat akan cepat rusak. Bantuan ini diberikan untuk memudahkan masyarakat petani dalam menjalankan aktivitas pertanian dan meningkatkan produktivitasnya,” pungkas Harno. (*)