Ketua LPMK Kecamatan Tembalang: Sinkronisasi Program Kecamatan dan Pemkot Percepat Penanggulangan Banjir di Semarang
SEMARANG (Ampuh.id) – Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kecamatan Tembalang Agus Wiharto SE mengapreasi pemokusan program penanggulangan banjir dari Pemerintah Kecamatan untuk mengantisipasi bencana banjir yang terjadi pada musim penghujan.
Menurut Agus Wiharto, curah hujan yang tinggi yang terjadi di Kota Semarang Atas kerapkali menimbulkan bencana alam, khususnya banjir dan tanah longsor, di daerah yang rendah. Akibat debit air sungai melampaui ambang batas, sejumlah talud sungai menjadi jebol lantaran tidak mampu menahan tingginya debit air hujan.
“Program penanggulangan banjir di Kecamatan Tembalang selaras dengan program besar dari Ibu Wali Kota Semarang. Mbak Ita (panggilan akrab wali kota—red), pada program prioritasnya juga menekankan penanggulangan banjir di Kota Semarang untuk mengurangi dampak banjir di wilayah Kecamatan Tembalang,” kata Agus Wiharto saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tembalang, di Gedung Prof Soedharto, Semarang, Rabu (27/2/2024).
Agus menilai sinkronisasi antara program Kecamatan Tembalang dengan program wali kota ini sangat membantu Pemkot Semarang dalam mencegah dan menanggulangan masalah banjir yang setiap tahun menjadi pekerjaan rumah.
“Sinkronisasi program kecamatan dengan program pemkot akan membuat Kota Semarang semakin hebat, khusus dalam mengantisipasi banjir di masa-masa mendatang,” ungkap Agus.
Dia mengatakan Kelurahan Rowosari dan Kelurahan Meteseh menjadi prioritas LPMK Kecamatan Tembalang, karena kedua wilayah ini rawan terdampak banjir. Untuk itu, pihaknya memprioritaskan Kelurahan Rowosari agar mendapat alokasi dana khusus sebesar Rp 1 milliar untuk menangani masalah banjir yang menjadi kekhawatiran warga yang berdomisili di sekitar wilayah tersebut.
Dalam kegiatan itu, Agus Wiharto SE mengaku usulan-usulan LPMK kelurahan di wilayah Kecamatan Tembalang.
“LPMK di Kecamatan Tembalang terdiri atas 12 kelurahan. Pastinya semua kelurahan ingin mendapatkan kucuran dana pembangunan dari kecamatan,” ujar Agus.
Menurut Agus, Forum LPMK Kecamatan Tembalang sudah memberikan pemahaman bahwa fasilitas kecamatan tidak bisa dibagi rata, karena anggaran yang digelontarkan Pemkot Semarang sebesar Rp 1,5 milliar. Dari suntikan dana itu, anggaran itu sudah digunakan untuk program nonfisik sebesar Rp 225 juta,sehingga anggaran fisiknya tersisa Rp 1,275 milliar.
“Kalau kita bagi rata untuk semua keluarahan, tidak bisa adil. Masalahnya setiap kelurahan berbeda program pembangunan dan besaran jumlah dana yang dibutuhkan,” tandas Agus. (budhi)