Bongkar Dugaan Pemilu Curang, Eep Saefulloh Fatah Dorong DPR Bentuk Pansus
JAKARTA (Ampuh.id) – Pendiri PolMark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah mengajak semua pihak untuk membangunkan masyarakat dari tidurnya agar mengetahui banyaknya praktik kejangangan yang mengarah pada curangan di Pilpres 2024. Untuk itu, dia mendesak agar DPR segera membentuk panitia khusus (Pansus) Pilpres 2024.
Ajakan Eep Saifullah Fatah untuk membongkar dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024 melalui pembentukan Pansus DPR ini disampaikan pada sebuah acara diskusi, Jumat (23/2/2024).
“Kalau semua orang di Indonesia sudah bicara pansus dan lain-lain. itu sumbangan yang berarti dari setiap orang. Teman-teman, anak muda yang punya TikTok bicara ngomong soal pansus, itu sesuai yang luar biasa,” papar Eep.
Selanjutnya Eep menerangkan soal perbedaan pansus dengan hak angket. Makna hak angket adalah hak yang dimiliki DPR untuk mempertanyakan kepada eksekutif yang dipimpin presiden, tentang sesuatu yang sangat penting.
“Maka akan terjadi perjumpaan antara legislatif DPR dengan eksekutif. Jadi, presiden dengan aparaturnya dengan DPR, secara kelembagaan,” kata Eep.
Dari pertemuan ini, lanjut Eep, terjadilah tanya jawab. Sejumlah pertanyaan harus direspons, seperti permohonan pertanggung jawaban.
“Kalau pansus, panitianya dibentuk. Diberi waktu yang spesifik. Misalnya 20 hari. Misalnya dari tanggal 25 Februari sampai dengan 17 Maret. Saya sudah ngasih tanggal nih, supaya konkrit karena waktu terus berjalan,” paparnya.
Kenapa pembatasnya 17 Maret, menurut Eep, karena penetapan hasil Pemilu 2024 diagendakan KPU pada 30 Maret 2024. “Jangan sampai lewat itu. Sehingga ada waktu bagi pansus untuk bekerja dan memutuskan sesuatu sebelum penetapan 30 Maret itu,” papar Eep.
Kalau sudah terbentuk pansus, lanjut Eep, semakin melempangkan jalan untuk membongkar dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Tentu saja, perjuangan ini perlu konsistensi dan energi besar.
Meski lima parpol pendukung pasangan calon (paslon) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) dan Ganjar-Mahfud, cukup mendominasi di parlemen, masih belum cukup.
Bahwa, PDI Perjuangan, PPP, Nasdem, PKS dan PKB, menguasai DPR dengan porsi 54,6 persen, itu betul. “Problemnya kalau mereka tidak kompak. Makanya kita doakan mereka kompak,” pungkasnya. (*)